Keyword 1

Keyword 2

Menjaga Eksistensi Komunitas Adat Tana Lotong

    Kondisi alam kawasan adat Tana Lotong yang berpusat di Desa Kalumpang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulbar. Kalumpang termasuk kampung tua di Mamuju yang jauh tertinggal dibanding daerah lain di Mamuju. (Foto Wahyu Chandra)

Kondisi alam kawasan adat Tana Lotong yang berpusat di Desa Kalumpang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulbar. Kalumpang termasuk kampung tua di Mamuju yang jauh tertinggal dibanding daerah lain di Mamuju. (Foto Wahyu Chandra)

Robert Eli Sipayo (72) tak dapat menyembunyikan kegeramannya. Ia baru saja mendengar informasi adanya pernyataan dari Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh, di sebuah media nasional, bahwa sudah tak ada wilayah adat di Sulbar.

“Itu konyol. Di sini kami telah ada sebelum Negara itu ada. Bahkan tanpa Negara pun kami masih akan tetap ada,” katanya ketika ditemui mongabay pada pertengahan September 2014 lalu, di rumahnya, di Desa Kalumpang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulbar.

Eli sendiri sejak 2008 lalu dilantik menjadi pemimpin adat tertinggi di komunitas Tana Lotong Kalumpang dengan gelaran Tobara, sebagai bagian dari revitalisasi komunitas adat Tana Lotong.

Sebelumnya, kepada media, Gubernur Sulbar menyatakan sudah tidak ada tanah adat di Sulbar sehingga seluruh pengelolaan hutan telah menjadi wewenang Negara, dimana pengelolaannya berdasarkan rekomendasi gubernur.

“Saya sudah cek di sejumlah wilayah Sulbar, sudah tidak ada lagi masyarakat yang mengakui tanah ada dan berkonflik karena tanah adat, adalah tanah adat semua sudah menjadi tanah negara,” ujar Anwar, sebagaimana dikutip dari Antara, Sabtu (30/8/2014)

Menurut Eli, pernyataan gubernur Sulbar tersebut kemungkinan terkait penolakan warga setempat terkait rencana pembangunan dam di daerah tersebut dua tahun lalu.

“Dulu ada rencana menenggelamkan sebagian daerah ini menjadi bendungan. Ini yang kemudian ditolak warga. Saya termasuk yang berbicara keras terkait hal ini. Kami tak pernah diajak bicara tiba-tiba dikatakan ada pembangunan. Itu yang kami sayangkan, ” katanya.

Robert Eli Sipayo (72)  sejak 2008 lalu dilantik menjadi pemimpin adat tertinggi di komunitas Tana Lotong Kalumpang dengan gelaran Tobara, sebagai bagian dari revitalisasi komunitas adat Tana Lotong.

Robert Eli Sipayo (72) sejak 2008 lalu dilantik menjadi pemimpin adat tertinggi di komunitas Tana Lotong Kalumpang dengan gelaran Tobara, sebagai bagian dari revitalisasi komunitas adat Tana Lotong. (Foto: Wahyu Chandra)

Penolakan warga terhadap pembangunan dam ini cukup beralasan. Dam tersebut direncanakan seluas 12 ribu hektar, yang mencakup enam desa di Kecamatan Kalumpang, sembilan desa di Kecamatan Bonehau, dan dua desa lainnya di Kecamatan Mamasa. Terdapat sekitar 15 ribu jiwa warga yang menetap di kawasan tersebut.

Pembangunan dam ini sendiri adalah bagian dari rencana Pemerintah Provinsi Sulbar untuk membangun PLTA Karama dengan menggandeng badan usaha milik China, China Gezhouba Group Corporation (CGGC), dengan nilai investasi mencapai Rp 13 triliun. Tahap pertama pembangunannya diproyeksikan akan menghasilkan listrik 450 MW.

“Jika proyek ini benar-benar berjalan, ini akan berdampak pada eksistensi masyarakat adat Tana Lotong, termasuk situs-situs bersejarah di tempat ini,” ungkap Eli.

Eli sendiri menolak jika dikatakan pembangunan dam dan PLTA itu akan berdampak pada kesejahteraan warga setempat. “Kami cukup sejahtera dengan yang telah kami miliki selama ini.”

Hal senada diungkap Mardi Tamandalan (40), tokoh adat Tana Lotong lainnya, yang tinggal di Bonehau.

“Kalau ada yang mengatakan tak ada adat di Sulbar maka ia pasti tak memahami sejarah. Tana Lotong sudah ada jauh sebelum Sulbar atau bahkan Indonesia terbentuk. Banyak yang bisa membuktikannya,” ungkap Mardi.

Menurut Mardi, di Sulbar justru tersebar banyak komunitas adat, dimana hampir setiap daerah memiliki adat yang berbeda. Salah satu yang terbesar dan tertua adalah Tana Lotong. Keberadaan komunitas ini bahkan sudah mendiami daerah tersebut sejak zaman prasejarah.

“Di sini banyak situs prasejarah. Banyak arkeolog yang sering datang. Ini berarti keberadaan kami sudah ada sejak dulu. Sangat keliru jika kemudian ada yang menyatakan tak ada wilayah dan masyarakat adat di sini,” katanya.

Salah satu temuan arkeologi terbesar di kawasan ini adalah ditemukannya situs penutur bahasa Austronesia yang tertua di Nusantara, yaitu situs Minanga Sipakko dan Kamassi. Kedua situs Kalumpang ini diperkirakan sebagai situs peninggalan dari zaman neolitik sekitar 3.800 tahun silam. Terdapat sekitar 12 situs purbakala di kawasan ini. Austronesia merupakan bangsa besar dengan penutur bahasa sampai 300 juta orang.

Tana Lotong menurut Eli berarti tanah hitam, yang bisa diterjemahkan sebagai tanah yang subur. Wilayahnya mencakup seluruh kawasan Kalumpang sebagai pusatnya, Karataung, Karama, Bonehau hingga Sandena.

Secara geografis wilayah adat Tana Totong Kalumpang berbatasan dengan kabupaten Toraja dan Luwu Utara di sebelah timur, Kabupaten Mamasa di sebelah selatan, Kecamatan Kalukku di sebelah Barat dan Budong-budong di sebelah utara.

Sepanjang Sungai Karama, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulbar, menyimpan berbagai situs purbakala berusia ribuan tahun, yang kini terancam dengan adanya rencana pembangunan dam dan PLTA di daerah tersebut. (Foto: Wahyu Chandra)

Sepanjang Sungai Karama, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulbar, menyimpan berbagai situs purbakala berusia ribuan tahun, yang kini terancam dengan adanya rencana pembangunan dam dan PLTA di daerah tersebut. (Foto: Wahyu Chandra)

Komunitas Tana Lotong ini di setiap desa memiliki pemimpin-pemimpin lokal yang juga disebut Tobara, yang juga memiliki struktur adat secara terpisah.

“Tobara itu ibaratnya pemimpin eksekutif dan yudikatif, yang mengatur tentang pemerintahan sekaligus hukum-hukum adat. Di sini tak ada yang seperti legislatif,” jelas Eli.

Tobara tertinggi, yang kini dijabat Eli, disebut Tobara Pondan, sementara wakilnya disebut Tobara Timba, yang dijabat oleh Yustinus Tobombang di Bonehau.

Wakil Tobara Pondan yang lain disebut Topakkalu, yang selalu dijabat oleh perempuan. Ini, menurut Eli, menjelaskan betapa istimewanya peran perempuan dalam komunitas adat Tana Lotong.

“Topakkalu inilah yang menentukan kapan dan siapa saja yang bisa menanam. Perannya sangat besar dan bahkan kadang bisa mengatur Tobara Pondan,” ujar Eli.

Sebagai penanggungjawab ritual adat keagamaan dijabat oleh Tobara Parau. Ia tugasnya menjaga kampung dari segala malapetaka dan tolak bala. Konon, dulu untuk melaksanakan ritual harus menggunakan kepala manusia dari pihak musuh, yang diambil ketika masih hidup.

“Mungkin sama dengan suku Astec di Amerika tapi yang di astec lebih sadis. Inilah yang terkadang memicu konflik antar suku, ketika mereka saling culik untuk dijadikan kepentingan ritual,” tambahnya.

Ritual potong kepala ini mulai hilang seiring dengan masuknya agama samawi di daerah tersebut, yaitu Kristen Protestan yang dianut oleh warga komunitas.

Dalam sturktur adat Tana Lotong juga dikenal Tomenami, yaitu orang yang bertugas sebagai penutur sinrilik atau juru cerita. Ada juga Tomadduta yang bertugas di bidang keagamaan, dan pande yang bertugas pandai besi, penghasil alat-alat perang di masa lalu.

Hutan-hutan di Kalumpang masih terjaga hingga saat ini, meski terkadang upaya pengambilan kayu kerap terjadi. Meski demikian, medan yang sulit membuat pengambilan kayu di kawasan ini menjadi tidak ekonomis.

“Di sini banyak kayu hitam. Dulu ada yang mau mengambil dalam skala banyak tapi tak bisa mengangkut, bahkan mereka menggunakan helicopter,” jelas Eli.

Hutan di Tana Lotong sendiri terbagi atas dua, yaitu yang disebut hutan paumaan dan puasuan. Hutan paumaan adalah hutan produksi tempat warga biasa berladang, sementara di hutan puasuan digunakan sebagai tempat berburu.

“Di hutan paumaan ini ada aturan tak boleh berkebun minimal lima bulan setelah panen,” katanya.

Dengan aturan ini maka di setiap tempat dalam hutan yang telah diambil hasilnya oleh warga akan tumbuh tanaman baru. Ini untuk mencegah terjadinya penggundulan hutan karena aktivitas warga.

Berbeda dengan daerah lain, pengelolaan hutan di Kalumpang tak pernah berbenturan dan berkonflik dengan pemerintah, atau Dinas Kehutanan.

“Kami di sini merdeka tak ada intimidasi dari pemerintah. Ini adalah warisan dari leluhur yang tetap harus dimanfaatkan dan dijaga tak ada yang berhak melarang.”

Di hutan paumaan ini warga biasa mengambil hasil hutan berupa rotan, da, langsat dan durian. Sementara di hutan puasuan terdapat beragam satwa yang langka, yang menjadi pantangan warga untuk menyebut namanya. “Di hutan ini pula ada sejumlah organ tubuh yang tidak boleh disebut namanya,” katanya.

Salah satu keunikan di dalam hutan di kalumpang ini adalah ditemukannya sejenis padi yang tumbuh di atas batu, yang oleh warga dinamai Pare Dewata atau Pare Manurung. Keunikannya karena padi ini tumbuh setiap tahun dengan jenis yang berbeda.

“Kadang sudah dicabuti tetapi tetap tumbuh, dan uniknya karena jenisnya berbeda setiap tahun.”

Ancaman terhadap komunitas ini selain dari adanya ekspansi pemerintah dan swasta untuk pembangunan dam dan PLTA yang mencakup sebagian besar wilayah adat, juga datang dari komunitas sendiri. Belum pernah ada upaya pendokumentasian sejarah, hukum, dan adat istiadat secara komprehensif. Inilah yang kemudian memotivasi Eli untuk menuliskannya.

“Saya sedang menulis buku tentang Tana Lotong secara lengkap. Termasuk membuat desain rumah adat Tana Lotong dengan detailnya,” ungkapnya.

Eli memiliki keprihatinan eksistensi Tana Lotong kelak akan terancam ketika tak ada lagi yang bisa menjelaskan akan asal muasal dan aturan adat yang mereka miliki. Setumpuk buku catatan terlihat tergeletak rapi di atas meja kerjanya. “Semua catatan ini saya tulis tangan sendiri. Ini akan menjadi warisan saya kelak,” katanya.

Menurut Eli, rumah adat di Tana Lotong telah habis dibakar pada masa pemberontakan DI/TII di era 1960-an. Konon dulunya tempat itu dijadikan sebagai salah satu basis DI/TII, sehingga pasukan TNI kemudian masuk dan membakar seluruh kawasan itu, termasuk rumah adatnya. Setelah pembakaran itu tak ada lagi upaya untuk membangun kembali rumah adat tersebut. Meski demikian, sebagai keturunan langsung Tobara terdahulu, Eli mengaku masih mengingat dengan pasti segala detil dari rumah adat tersebut.

Kendala lain yang dihadapi masyarakat adat Tana Lotong adalah akses yang sulit. Untuk mencapai daerah ini dibutuhkan waktu sekitar 4-5 jam. Meski akses transportasi sudah mulai ada namun masih terbatas dan mahal, karena medannya yang sulit. Akses jalan yang ada saat ini pun baru tersedia beberapa tahun terakhir.

“Dulu akses ke daerah ini hanya bisa dijangkau lewat jalur air. Baru beberapa tahun ini jalanan darat mulai bisa dilalui,” jelas Eli.

Fasilitas listrik pun masih menggunakan PLTMH dan genset, dan biasa terbatas hanya tersedia pada pukul 19.00 hingga 22.00. Ketiadaan akses telekomunikasi membuat daerah ini menjadi sedikit terisolasi dengan daerah lain.

Eli mengeluhkan kurangnya perhatian terhadap daerahnya, meski Kalumpang adalah salah satu daerah tertua di Mamuju dan telah ada sejak pembentukan Kabupaten Mamuju.

Meski demikian, di tengah beratnya medan, perjalanan menuju Kalumpang menyajikan pemandangan yang menakjubkan. Deretan gunung yang terselimuti awan, dengan pepohonan yang asri, menjadi pemandangan yang tak bisa dilewatkan. Menariknya lagi, untuk mencapai daerah ini kita harus melewati puluhan anak-anak sungai yang melintang memotong jalan. []

Penulis Wahyu Chandra

Email: wahyuch@yahoo.com

Tulisan ini telah dipublish di www.mongabay.co.id