Keyword 1

Keyword 2

Konsistensi Halim Menolak Investasi di Wilayah Adat Kaluppini

Abdul Halim (ujung kanan) dalam struktur adat Kaluppini berposisi sebagai imam, yang bertugas untuk mengatur acara-acara keagamaan. Jabatan ini termasuk dalam Empat Sulapa’ atau empat pemangku adat utama. Halim juga berperan sebagai juru bicara komunitas karena kefasihan bicara dan pengetahuannya yang mendalam tentang adat istiadat Kaluppini. (Foto: Wahyu Chandra)

Abdul Halim (ujung kanan) dalam struktur adat Kaluppini berposisi sebagai imam, yang bertugas untuk mengatur acara-acara keagamaan. Jabatan ini termasuk dalam Empat Sulapa’ atau empat pemangku adat utama. Halim juga berperan sebagai juru bicara komunitas karena kefasihan bicara dan pengetahuannya yang mendalam tentang adat istiadat Kaluppini. (Foto: Wahyu Chandra)

Namanya Abdul Halim. Warga sekitar juga menyebutnya Papa Devi. Bulan Mei 2016 ini usianya memasuki 38 tahun. Dalam struktur adat ia termasuk dalam jajaran pemangku adat tertinggi yang disebut Tallu Appa’e atau empat orang pemangku adat utama dengan posisi sebagai Imam. Tugasnya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan di komunitas adat Kaluppuni yang berada di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Meski berperan sebagai imam kampung, Halim dikenal sebagai tokoh adat yang terbuka, kritis dan melek teknologi. Di komunitas, ia menjadi juru bicara ketika menerima tamu dari luar.

Setiap hari disibukkan oleh berbagai aktivitas ritual adat dan keagamaan memberi keterikatan tersendiri bagi Halim dengan adat istiadat di daerahnya. Ikatan yang membuatnya merasa terancam ketika godaan bujuk rayu investasi mulai mengintai masyarakatnya.

Dalam sebuah diskusi dengan Mongabay di Enrekang, Sabtu (21/5/2016) Halim bercerita bagaimana bujuk rayu masuknya investasi itu mulai meracuni warga yang ada di komunitasnya berupa perkebunan sawit dalam skala luas.

Cerita ini berawal ketika akhir April 2016 lalu Halim mendengar rumor adanya mobilisasi dan sosialiasasi terkait kerjasama pengelolaan perkebunan sawit dengan PT Borneo, yang selama ini memang sedang gencar mencari lahan di Enrekang. Tomakaka, pemangku adat tertinggi Kaluppini, bahkan dikabarkan sudah setuju dan bertanda tangan menerima tawaran perusahaan.

Untuk memastikan rumor tersebut, Halim segera menemui Tomakaka di rumahnya.

“Saya bertemu dengan Tomakaka dan memang ia mengakuinya karena hampir seluruh warga desa memang sudah bersedia menerima. Lalu saya jelaskan tentang mudarat yang akan dialami jika menerima tawaran tersebut dan dampaknya bagi keberlanjutan adat istiadat Kaluppini,” jelas Halim.

Kekhawatiran Halim beralasan. Pergaulannya dengan banyak pihak, termasuk WALHI dan AMAN, membuatnya memiliki banyak informasi terkait ekspansi sawit dan dampaknya bagi daerah yang menjadi sasaran ekspansi tanaman monokultur tersebut.

“Saya berusaha menjelaskan kepada Tomakaka tentang sawit ini dari sisi yang berbeda, tidak hanya dari keuntungan yang akan diperoleh, sekedar bahan pertimbangan. Setelah saya jelaskan ia akhirnya memahami dan menyatakan tidak tahu sama sekali tentang dampak buruk dari sawit.”

Berbekal izin dari Tomakaka ini, Halim pun, atas nama adat Kaluppini, menemui warga Desa Lembang, yang berada di sisi selatan wilayah adat Kaluppini. Ia didampingi salah satu pemangku adat lainnya, yaitu satu dari Dewan Adat yang disebut Tomasituru. Ia juga dikawal panglima adat yang disebut Ambelorong.

“Saya sempat agak takut juga karena suasananya pasti tegang. Makanya saya juga mengikutkan pemangku adat yang lain.”

Halim pun mengumpulkan seluruh warga di balai desa, termasuk Kepala Desa, yang belakangan Halim ketahui sebagai orang perusahaan. Bukannya memberi pengarahan, Halim malah memutar film dokumenter ‘Wilayah Kehidupan’ yang diperolehnya dari AMAN Sulsel.

“Saya tidak lagi berbasa basi menjelaskan namun segera memutar film documenter tentang bahaya sawit. Saya kemana-mana mencari LCD supaya bisa dinonton seluruh warga.”

Menurut Halim, setelah pemutaran film ini terlihat ada kegamangan dan perubahan sikap dari warga. Tidak hanya keuntungan, namun ada sisi negatif dari perkebunan sawit ini bagi keberlangsungan lahan dan mata pencaharian mereka.

“Mereka mengakui kalau memang sempat tergiur dengan penghasilan yang dijanjikan perusahaan kepada mereka. Hanya saja mereka tak sadar kalau sebenarnya mereka justru akan menjadi buruh di kebun sendiri. Kepala Desa sendiri kemudian meminta maaf dan menyatakan saat ini belum ada kesepakatan apa-apa dengan perusahaan, baru sebatas sosialisasi.”

Skema kerjasama yang ditawarkan perusahaan adalah bagi hasil, dimana warga yang menanam sawit di kebun mereka dengan sistem kontrak 32 tahun, akan mendapatkan bagian 20 persen, sementara perusahaan sebanyak 80 persen yang dimulai pada tahun keempat.

Cerita Halim menolak rencana investasi di daerahnya ternyata bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya ia juga pernah menolak hadirnya tambang emas di tahun 2013, tepatnya di Dusun Kajao, Desa Kaluppini.

Persiapan social sudah dilakukan Pemda. Para pemangku adat lain sudah setuju, termasuk Tomakaka yang diundang khusus ke rumah jabatan bupati. Izin dari Bupati Enrekang yang ketika itu dijabat Latinro Latunrung, pun sudah hampir diberikan, yang bahkan gencar mengajak warga Kaluppini menerima tambang emas tersebut.

“Dalam puncak perayaan maulid di Kaluppini, Pak Bupati khusus datang memberi sambutan dan menyinggung pentingnya tambang ini bagi peningkatan kesejahteraan daerah. Ia bilang akan segera turun tim survey,” jelas Halim.

Setelah turun dari mimbar, Halim mempertegas kembali keinginan Bupati itu.

“Saya berbisik bertanya kepada Bupati, apa yang membuat Kaluppini dikenal luas selama ini. Bupati menjawab adat istiadat yang masih terjaga kuat. Lalu saya bertanya lagi, mana yang lebih penting membiarkan tambang emas itu masuk atau tetap melestarikan adat istiadat? Mendengar pertanyaan saya ini, Bupati hanya tersenyum dan menepuk paha saya. Setelah itu tak pernah lagi terdengar tentang rencana tambang emas ini.”

Kenapa Halim bersikukuh menolak investasi di daerahnya, meski dengan iming-iming kesejahteraan yang cukup besar?

Halim mengakui adat istiadat Kaluppini yang hingga hari ini masih sangat kuat bertahan adalah kekayaan yang tiada duanya yang harus tetap dipertahankan. Ketika investasi masuk, baik itu sawit ataupun tambang, ia mengkhawatirkan seluruh tatanan ini akan ambruk sebagai ekses dari datangnya pengaruh luar yang tak terbendung.

“Bagi masyarakat Kaluppini, alam tidak hanya merupakan wilayah kelola untuk penghidupan tetapi juga merupakan ruang spritual yang harus selalu terjaga. Keberadaan investasi dari luar justru berpotensi merusak semua tatanan adat dan agama yang sudah ada dan terjaga selama ini,” jelasnya.

Desa Kaluppini yang menjadi pusat wilayah adat Kaluppini berjarak sekitar 9 km dari Kota Enrekang dengan ketinggian 800 mdpl. Berdasarkan data dari Unit Kerja Pelayanan Pemetaan Partisipatif (UKP3) populasi komunitas ini sekitar 1085 jiwa, meski jumlah ini masih berupa perkiraan kasar berdasarkan data administrasi desa.

Bersama warga Kaluppini lainnya, Halim kini tengah berupaya mengembangkan pertanian organik untuk komoditas padi, jagung dan tanaman hortikutura lainnya.

Aktif di Media Sosial

Di sela kesibukannya mengurus ritual adat di daerahnya, Halim ternyata tidak menutup diri dari dunia luar, meski daerahnya cukup terisolir dari luar karena berada di ketinggian dengan kondisi jalan yang berliku dan curam. Ia memiliki seperangkat peralatan teknologi seperti laptop dan smartphone, yang digunakannya untuk beraktivitas di media sosial, khususnya Facebook.

“Saya banyak memperoleh informasi dari luar melalui Facebook. Teman saya sudah sekitar 2000-an orang. Berita-berita lingkungan, seperti dari Mongabay juga saya dapatkan di Fecebook.”

Halim bahkan membuat grup tertutup di Facebook, yang hanya beranggotakan pihak keluarga, kerabat Kaluppini, baik yang berdomisili di dalam atau pun di luar Kaluppini di berbagai daerah.

“Grup ini saya buat secara tertutup karena berisi diskusi-diskusi yang khusus tentang Kaluppini. Informasi tentang jadwal kegiatan-kegiatan juga biasa share di sini untuk keluarga yang jauh.”

Melalui Facebook ini Halim sering membagi informasi dan foto-foto terkait aktivitas ritual di Kaluppini. Meskipun tidak semua ritual dipublikasi karena terkait izin dari pemangku adat lain.

Di salah satu statusnya di Facebook ia menulis, “Musuh komunitas Adat yg sama di se antero Jagad adalah kapitalis yg tak berjiwa.”

Status lain yang mendapat respon yang cukup banyak adalah:

“Apabila sebuah aturan sudah tidak lagi berfungsi di sebuah komunitas, maka keseimbangan ekonomi dan ekologi akan hilang dari masyarakat tersebut dan efek buruknya akan kembali kepada mereka sendiri.”

Halim juga berinisitaif membuat film dokumenter ritual maccera manurung, sebuah ritual delapan tahunan yang sangat disakralkan dan tertutup untuk publikasi secara luas, meski sempat ditentang pemangku adat yang lain.

“Sebenarnya pemangku adat lain tak setuju dengan publikasi tersebut karena dianggap akan mengurangi nilai kesakralan, tapi saya berhasil meyakinankan mereka akan pentingnya pendokumentasian tersebut agar bisa menjadi pembelajaran dan pelestarian budaya.”

Penulis: Wahyu Chandra (wahyuch@yahoo.com)

Sumber: MONGABAY.CO.ID