Keyword 1

Keyword 2

Bulutana, Situs Budaya yang Hampir Terlupakan

Beringin Bulutana

Langit mendadak mendung ketika kami sampai di Malino. Sebuah kawasan dataran tinggi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan berjarak 75 km sebelah utara Kota Makassar, yang dikenal luas dengan wisata alamnya.

Dalam keadaan sepi lokasi ini bisa ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam, melewati sederetan bukit dan lembah dan hamparan dam Bili-bili, yang dikenal sebagai tempat penampungan air raksasa air dari Sungai Jeneberang, yang mensuplai air bagi Kota Makassar dan sekitarnya.

Setelah istirahat sejenak di Kawasan Wisata Alam (KWA) Malino, kami pun melanjutkan perjalanan ke arah selatan Malino. Tujuan kami adalah kawasan adat Bulutana, tepatnya di sebuah kawasan seluas 2 ha yang disebut sebagai Butta Toa, pusat pemerintahan adat Bulutana di masa lalu.

Butta Toa sendiri saat ini secara administratif berada di Kelurahan Bulutana. Terdapat sekitar 20-an kepala keluarga yang berdomisili di tempat ini.

Kelurahan Bulutana, sebagai daerah utama kawasan adat Bulutana, berada di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa, dengan luas wilayah mencapai 21,5 km2. Sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, khususnya padi, kopi dan cengkeh, serta beternak sapi.

Di masa lalu, wilayah komunitas adat yang berada di ketinggian antara 600-2300 mdpl ini cukup luas. Selain di Kelurahan Bulutana sendiri, juga mencakup dua Kelurahan/Desa di sekitarnya, yaitu Pattapang dan Bontolureng, termasuk di dalamnya kawasan pegunungan Bawakaraeng.

Perjalanan menuju Butta Toa selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan dan sekaligus mendebarkan. Bukan hal yang mudah. Jalanan yang berkelok dengan lembah di sekeling, disertai kondisi jalan yang masih dalam upaya pengerasan batu cadas, menjadi tantangan tersendiri.

Gerimis yang tiba-tiba turun membuat kami ekstra hati-hati karena jalanan yang berlumpur dan licin. Sesekali kami harus melembatkan laju kendaraan ketika berpapasan dengan warga yang beranjak menuju sawah dan kebun.

Meski demikian, semua ketegangan ini tergantikan dengan adanya pemandangan hijau nan indah di sekeliling. Hamparan sawah yang berundak membentang di sekeliling, seakan menjadi sabuk bagi pegunungan sekitar. Pohon-pohon bambu besar, yang dikenal sebagai Bambu Batu dan tanaman pakis berjejer sepanjang jalan. Di beberapa titik juga dapat ditemui pohon pinus yang menjulang tinggi, dan sejumlah pohon lain yang diperkirakan sudah berumur ratusan tahun.

Udara di tempat ini akan terasa dingin sepanjang hari. Di waktu sore ataupun di saat hujan turun, kabut tebal menyelimuti sepanjang jalan dan membatasi jarak pandang hingga hanya beberapa meter. Seperti yang kami temui sepanjang jalan.

Setelah sekitar 20 menit berkendaraan maka tibalah kita di pintu gerbang Butta Toa. Ada keheningan yang terasa ketika memasuki kawasan ini. Tak banyak aktivitas di luar rumah, seperti di kampong lain yang kami lewati sebelumnya. Jalanan berbatu hasil pengerasan program PNPM beberapa tahun sebelumnya membuat kawasan ini terlihat rapid an bersih, dengan deretan Bunga Siri’ berwarna ungu berjejeran di sepanjang jalan. Rumah-rumah, yang sebagian besar adalah rumah panggung, berjejer mengelilingi sebuah tanah lapang kecil. Di sudut, setelah memasuki gerbang terdapat satu musallah kecil tempat dimana anak-anak madrasah berkumpul setelah pualng sekolah.

Bedrdoa Bulutana

Tanah lapang ini sendiri menjadi salah satu lokasi ritual keagamaan komunitas adat Bulutana. Di dalamnya terdapat pohon beringin besar berusia ratusan tahun, yang dipagari bambu. Beraneka macam sisa sesembahan ritual masih terlihat berserakan di sekitar pohon beringin ini.

Di Butta Toa ini pulalah berdiri dua rumah adat utama komunitas ini, yaitu Balla Lompoa dan Balla Jambu. Balla sendiri berarti ‘rumah, sementara Lompoa berarti besar.

Balla Lompoa sendiri, selain sebagai tempat kediaman Gallarang atau pemimpin eksekutif adat yang posisinya tepat di bawah Karaeng, sang pemimpin utama, juga merupakan pusat ritual adat dan keagamaan. Rumah panggung berbahan kayu dan bambu ini diperkirakan sudah berumur ratusan tahun dan masih terlihat kokoh.

Rumah Adat Bulutana

Balla Lompoa, rumah adat Bulutana yang berada dalam kawasan adat Butta Toa. Di rumah inilah sebagian besar ritual adat dilangsungkan, selain di Balla Jambu. Sejumlah peralatan adat disimpan di rumah ini. (Foto: Wahyu Chandra)

Menurut Ketua Dewan Adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Kabupaten Gowa yang juga merupakan tokoh adat Bulutana, Muhammad Arief, Balla Lompa menjadi penting posisinya karena menjadi pusat dari segala aktivitas adat.

“Semua ritual adat dan keagamaan harus dimulai dari sini. Makanya disebut sebagai Balla Lompoa atau rumah besar,” katanya.

Di Balla Lompoa ini pulalah sebagian besar benda pusaka disimpan, seperti keris, tombak, piring-piring, dan berbagai peralatan upacara adat. Tiang utama Balla Lompoa ini tergolong unik karena terdapat ukiran dan aksara Toraja di dalamnya. Arief memperkirakan nenek moyang mereka dulu memiliki keterkaitan dengan suku Toraja.

Di kawasan Butta Toa ini juga terdapat rumah kediaman Karaeng Bulu, pemimpin tertinggi, yang disebut Balla Jambu. Struktur bangunannya nyaris sama dengan Balla Lompoa dengan tiang utama yang juga diukiri motif dan aksara Toraja. Bangunan ini pun masih terlihat kokoh meski umurnya sudah ratusan tahun.

Menurut Arief, tiap lima tahun mereka melakukan perbaikan atas kedua rumah utama ini. Tak seperti rumah biasa, perbaikan rumah adat ini didahului dengan ritual adat. Biasanya yang diperbaiki hanya papan-papan dan bambu akseoris rumah yang mulai melapuk.

Meski menjadi rumah tinggal Karaeng Bulu, namun saat ini ditingggali oleh Daeng Sikki, kerabat Karaeng yang juga Kepala RK di kawasan itu.

Arief bercerita, selain keramahan penduduknya, masyarakat Bulutana juga dikenal luas karena keasrian alam dan kepeduliannya dalam menjaga hutan dan sungainya. Masih banyaknya pepohonan yang tumbuh di sepanjang jalan, bahkan di karangan penduduk, menunjukkan masih terjaganya kelestarian alam yang mereka miliki. Air pun terlihat melimpah, mengalir deras sepanjang sungai-sungai kecil yang memanjang mengikuti alur jalanan.

Diakui Arief, hutan menjadi vital bagi masyarakat Bulutana karena, sebagai daerah pertanian, ketergantungan mereka terhadap air sangat tinggi. Di sisi lain, disadari pula bahwa suplai air yang melimpah hanya bisa dirasakan jika hutan tetap terjaga, khususnya yang berada di sekitar aliran sungai.

“Ini sebenarnya terkait dengan panganreang atau sumber penghidupan. Jika suplai air berkurang maka otomatis akan berdampak pada sumber angganreang mereka, dalam hal ini sawah dan kebun. Maka hutan harus tetap dijaga agar air tetap mengalir deras setiap saat,” katanya.

Pentingnya air bagi masyarakat adat Bulutana, menurut Arief, sehingga dalam struktur adat Bulutana dikenal salah satu jabatan yang khusus menangani masalah pengairan, yang disebut pinati.

Pinati inilah yang berperan vital mengatur distribusi air dan menjaga kelestariannya, termasuk menengahi konflik disribusi air antara petani yang kadang terjadi. Pinati setelah berkonsultasi dengan Bakulompoa, pemangku adat lainnya, juga memiliki wewenang dalam memutuskan sanksi bagi mereka yang melanggar hukum adat terkait air dan hutan ini.

“Dalam bahasa sekarang pinati ini mungkin bisa disamakan dengan penanggungjawab logistik adat,” kata Arief.

Dalam menjaga kelestarian hutan agar aman dari penjarah dan penebangan liar, masyarakat adat Bulutana memiliki cara yang unik. Di sekitar kawasan hutan atau dimana pepohonan banyak tubuh rindang ditanami kopi, cengkeh dan tanaman perkebunan lainnya. Ini sebagai penanda kepemilikan kawasan.

“Dengan adanya kopi dan cengkeh tersebut maka orang luar yang akan masuk menebang pohon, baik untuk digunakan maupun membuka lahan akan menjadi takut. Mereka akan berpikir kalau kawasan tersebut pasti dimiliki seseorang. Masyarakat sendiri takut menebang pohon tanpa izin,” jelas Arief.

Keberadaan kopi itu sendiri diakui Arief jumlahnya hanya sedikit dan tidak sampai harus menebang pohon untuk menumbuhkannya. Terkadang malah pohon kopi itu ditelantarkan atau tidak terpelihara dengan baik. Diperkirakan terdapat sekitar 78,9 ha lahan kopi yang kini diusahakan warga maupun tumbuh liar di dalam hutan.

“Sebagian pohon kopi ini hanya penanda kawasan saja,” tambahnya.

Diakui Arief, kondisi di Bulutana ini jauh berbeda dengan daerah lainnya sekitar Malino, khususnya di Bulubalea, Kanreapia, dimana ruang terbuka semakin banyak. Kawasan-kawasan yang dulunya menjadi daerah resapan air banyak yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian hortikultura.

Tanaman hortikultura sendiri dituding sebagai salah satu penyebab rusaknya bentangan alam di kawasan ini. Aktivitas bertani warga yang berpindah-pindah membuat kawasan ini semakin gundul dan bahkan di daerah-daerah dengan kemiringan 45 derajat. Selain ditemani kentang dan kol, dalam beberapa tahun terakhir warga memperluas lahan tanam mereka untuk tanaman bawang, yang memang lagi booming harga.

“Tanaman kentang itu kan butuh bentangan lahan yang kering dan tidak menyukai adanya genangan air. Itulah makanya kentang banyak ditanam di daerah pegunungan, dan itu berarti harus mengorbankan pepohonan yang ada di sana,” ungkap Arief.

Kondisi Bulubalea. yang berada di kawasan yang lebih tinggi, yang semakin gundul berdampak pada semakin kurangnya debit air di daerah-daerah di bawahnya, termasuk Bulutana dan sekitarnya.

Masyarakat adat Bulutana juga memiliki perhatian khusus pada pertanian padi. Sawah bahkan telah menjadi simbol eksistensi adat sendiri yang disakralkan keberadannya, karena sebagai sumber penghidupan (panganreang). Dalam setiap tahapan pengelolaan sawah ini, mulai dari penanaman hingga pasca panen, selalu dirayakan dengan ritual tersendiri. Di sinilah peran vital pinati juga sangat menonjol. Semua prosesi adat menyertai proses pengelolaan sawah harus dimulai dari pinati ini.

petani bulutana

Warga Bulutana sebagian besar adalah petani. Mereka membuat sawah tadah hujan dan kebun-kebun hortikultura. Kopi juga banyak ditemukan di daerah ini. (Foto: Wahyu Chandra)

Kepemilikan sawah di Bulutana sendiri terdiri atas dua macam, yaitu sawah adat, yang kepemilikannya dibagi merata di 12 pemangku adat, serta sawah yang dimiliki masyarakat secara luas. Total luas sawah saat ini sekitar 389 ha.

Menurut Bahtiar Daeng Dolla, yang di struktur adat Bulutana menjabat sebagai Bakulompoa, sawah adat di Bulutana dimiliki oleh 12 pemangku adat yang tak bisa dijual dan harus diwariskan kepada pemangku adat secara turun temurun. Ini semacam gaji kepada para pemangku adat karena kerelaannya dalam mengurus rakyat banyak. Hasil panen dari sawah adat ini bahkan terkadang seluruhnya digunakan untuk kepentingan adat semata, seperti memberi makan pada tamu atau digunakan di saat ritual-ritual adat dan keagamaan.

Sawah umum sendiri dimiliki secara otonom oleh warga, yang mereka buat dan dikelola sendiri. Tak ada aturan khusus terkait sawah umum ini meskipun secara ritual mereka tetap mengikuti aturan adat setempat. Mereka juga patuh pada setiap aturan yang ditetapkan oleh pinati.

Tak seperti masyarakat lain pada umumnya, hasil panen dari sawah di komunitas adat Bulutana lebih banyak digunakan untuk konsumsi sendiri. Kalaupun dijual biasanya secra sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan saat itu. Dan itu pun hanya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan utama.

“Uang hasil menjual padi hanya digunakan untuk kebutuhan utama, seperti membeli ikan ataupun peralatan rumah tangga. Sementara untuk kebutuhan tak mendasar, seperti membeli rokok, merek pantang membelinya dari hasil jual padi,” ungkap Arif.

Dalam hal pengelolaan sawah pun nuansa gotong royong masih sangat terasa. Dalam hal membajak sawah misalnya, saling membantu membajak sawah dengan menggunakan sapi adalah hal yang biasa. Itu pun tanpa bayaran, kecuali untuk menyiapkan makan bagi pembajak dan sapinya.

Hanya saja, menurut Arief, gotong-royong membajak sawah dengan sapi tak lagi sering dilakukan seiring dengan adanya traktor.

“Perlahan orang-orang mulai beralih ke traktor, karena lebih cepat pengerjaannya, meski harus mengeluarkan biaya yang lebih besar,” tambahnya.

Sebagai gambaran, untuk membajak sawah dengan sapi membutuhkan waktu hingga 5 hari, sementara dengan menggunakan taktor tak cukup sehari.

Warga juga biasanya saling membantu di saat penanaman dan panen. Mereka memiliki hitung-hitungan tersendiri dalam membagi hasil panen. Bagi yang membantu di saat panen maka mereka diberikan 2 ikat padi per hari, atau setara dengan 14 liter padi gabah. Sementara yang membantu panen dan juga telah membantu sebelumnya di saat penanaman akan diberikan 3 ikat padi (21 liter) per hari. Jumlah hari panen akan tergantung pada luas sawah yang dimiliki.

Hal yang menarik dalam pengelolaan sawah di Bulutana adalah dalam masa penanaman hingga panen kebanyakan dikerjakan oleh perempuan. Laki-laki lebih banyak berperan dalam membajak sawah dan mengangkut hasil panen ke rumah masing-masing.

Bulutana juga memiliki kawasan hutan dikeramatkan bernama parangtajju. Di kawasan hutan ini seluruh aktivitas, selain ritual adat dan keagamaan, sangat dilarang. Tidak hanya menebang pohon, bahkan menanam pohon pun tidak diperkenankan. Termasuk terlarang untuk membuang kotoran. Hutan ini dibiarkan tak tersentuh sedikit pun sejak dahulu kala, sehingga tetap alami dan terjaga kelestariannya.

Menurut Daeng Dolla, parangtajju sejak dahulu kala telah menjadi tempat suci dimana warga sekitar kadang datang untuk berdoa. Di tengah hutan itu sendiri terdapat satu lokasi hamparan dimana warga biasa berdoa, tepatnya sebuah batu besar yang menyembul dari tanah.

“Warga biasa datang untuk bernazar, bukan hanya dari Bulutana, tapi dari daera-daerah lain. Setelah keinginannya terkabulkan mereka datang kembali untuk menunaikan janji mereka, misalnya potong ayam atau sapi,” ungkap daeng Dolla.

Daeng Dolla menolak tuduhan bahwa apa yang mereka lakukan sebagai hal yang musyrik karena dalam doa mereka tersebut tetap ditujukan kepada Tuhan, bukan pada penghuni hutan ataupun bebatuan yang ada di tempat tersebut.

Adanya larangan untuk menyentuh hutan tersebut ternyata efektif menjaga kelestariannya, apalagi di sekitar hutan tersebut terdapat sungai Takappala, sumber air bagi masyarakat setempat, yang kondisinya selalu terjaga dengan baik.

Struktur adat Bulutana memiliki 12 perangkat adat, sehingga komunitas ini juga dikenal dengan nama Adat 12. Diriwayatkan bahwa Adat 12 ini pertama kali disusun dan dicetuskan oleh Karaeng Bulu pertama, ratusan tahun silam.

Sejarah keberadaan Bulutana tak terlepas dari sejarah pembentukan Kerajaan Gowa ratusan tahun silam. Karaeng Bulu adalah salah satu dari sembilan adat utama yang membentuk Kerajaan Gowa, yang dikenal dengan istilah Batesalapang. Konon, keberadaan Karaeng Bulu pertama kali di kawasan Bulutana adalah perintah dari Karaeng Gowa untuk membangun benteng di daerah tersebut.

meriam bulutana

Letaknya di ketinggian membuat Bulutana menjadi salah satu benteng pertahanan Belanda di masa lalu. Salah satu peninggalan yang masih tersisa hingga saat ini adalah sebuah meriam besar. Kini bagian-bagian meriam ini sudah hampir dipreteli warga untuk dijual. (Foto: Wahyu Chandra)

Menurut Daeng Dolla, sebelum masuknya Karaeng Bulu ini, kawasan Bulutana konon dipimpin oleh seorang perempuan, yang dikenal adil, lembut dan baik pada warganya.

“Inilah yang mungkin membuat karakter masyarakat Bulutana menjadi lembut dan cederung menghindari konfik. Di sini, jarang terjadi konflik besar antar warga yang berujung pada saling bunuh membunuh. Berbeda dengan daerah sekitarnya,” ungkapnya.

Sejarah masuknya islam di Bulutana pun berbarengan dengan masuknya Islam di Kerajaan Gowa.

Stuktur adat yang terlembagakan dalam Adat 12 sifatnya fungsional, yang selain mengatur tatanan sosial masyarakat, juga banyak berperan dalam setap ritual yang dilakukan. Tiga posisi utama dalam adat adalah Karaeng, Gallarang dan Bakulompoa.

“Pemimpin utama adat adalah Karaeng. Sementara gallarang itu semacam pemimpin eksekutif, yang mengatur jalannya pemerintahan adat di masa lalu. Kalau bakulompoa bisa diibaratkan seperti MPR (Majelis Perwakilan Rakyat), dimana segala urusan adat harus sepengetahuannya, termasuk dalam hal pengangkatan karaeng dan gallarang yang tidak akan jadi jika tak disetujui oleh Bakulompoa ini,” jelasnya.

Dalam Adat 12 ini dikenal jabatan adat Pang’ Erang, berfungsi sebagai penjemput tamu ketika sebuah ritual dilaksanakan. Ada juga appamama atau pengatur rumah tangga kerajaan, yang fungsinya mengurus segala kebutuhan logistik ritual.

Dalam adat 12 ini juga terdapat palekka sempe’, bertugas mengatur dan menyiapkan piring-piring dalam setiap pergelaran ritual adat.

Untuk urusan pengairan dan logistik dijabat oleh Pinati. Dikenal pula Pamenca’ pellengngu yang bertugas membawa tombak kerajaan. Ada juga Sanro atau dukun adat, yang biasanya berperan dalam menyiapkan ritual dan memimpin doa-doa. Penabuh gendang juga memiliki peran adat, yang disebut Pagganrang.

Ketika ada warga yang meninggal maka berita ini wajib disampaikan secara langsung ke Karaeng dan Gallarang. Penyampai pesan ini juga termasuk dalam Adat 12 ini, yang dikenal dengan jabatan Mare-mare. Ada dua orang untuk jabatan ini. Ada Mare-mare yang khusus menyampaikan pesan ke Karaeng, ada juga yang khusus ke Gallarang.

Pergantian seluruh jabatan adat ini juga berifat Benteng Tatimpung, atau hanya bisa digantikan oleh keturunannya setelah yang bersangkutan meninggal. Penunjukan pengganti ini dilakukan melalui musyawarah seluruh pemangku adat 12, dimana sang pengganti hanya bisa dari kalangan laki-laki.

“Penggantinya tidak mutlak anak pertama laki-laki, namun dilihat dari kualitas dan kharisma keturunan yang ada. Itupun tak boleh perempuan. Jika si pemangku adat yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki, maka bisa dialihkan ke saudara ataupun kemanakan,” papar Daeng Dolla.

Menurut Arief, tidak diperkenankannya pemangku adat berasal dari kalangan perempuan mungkin karena seluruh jabatan adat ini bersifat teknis, yang membutuhkan tenaga dan kehadiran di lapangan yang banyak.

“Ini mungkin hanya masalah teknis saja,” katanya.

Keberadaan pinus di kawasan tersebut juga dituding menjadi penyebab berkurangnya debit air tanah, dibandingkan berpuluh-puluh tahun lalu, ketika kawasan itu masih merupakan hamparan hutan dan ilalang.

Pinus sendiri diperkirakan mulai tanam sekitar tahun 1940-an, ketika Indonesia masih berada dalam jajahan Belanda. Malino sendiri saat itu menjadi salah satu lokasi benteng pertahanan dan kediaman perwira tinggi Belanda.

“Mendengar cerita dari kakek saya, konon kawasan ini dulunya menjadi tempat pembibitan pinus oleh pemerintah kolonial Belanda. Semua daerah yang berada di bawah lokasi pembibitan menjadi kering dan mulai kekurangan air. Mulai sejak itulah debit air mulai terasa berkurng, seiring dengan membesarnya tanaman pinus,” ungkap Arief.

Keberadaan pohon pinus di daerah tersebut kerap menimbulkan konflik antara masyarakat dengan Dinas Kehutanan setempat. Penangkapan terhadap warga kerap terjadi ketika misalnya kedapatan sedang menebang pohon pinus, meski itu dilakukan untuk pembangunan rumah. Atau ketika warga hanya mengambil pinus yang sudah roboh.

“Dinas Kehutanan berkilah bahwa pohon pinus yang sudah roboh karena angin juga terlarang untuk diambil karena itu akan menjadi pupuk. Ini menggelikan karena pinus termasuk kayu yang kuat dan susah terurai dengan tanah begit saja,” ungkap Arief.

Keluhan lain warga terkait pinus ini adalah larangan menebang pohon pinus meski itu tumbuh di kebun mereka sendiri, yang kadang tumbuh secara tidak sengaja karena serbuk yang terbawa angin.

“Dengan kondisi inilah maka warga terkadang segera mencabut pinus yang tumbuh di kebun mereka ketika masih kecil. Untuk apa menunggu besar, toh nanti tidak bisa dinikmati hasilnya oleh warga,” papar Arief.

Menurut Kepala Seksi Pemanfataan dan Pelayanan di Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD) Sulsel, Ir Suminarto, sejarah keberadaan pohon pinus di Malino sekitarnya memang tak terlepas dari dijadikannya lokasi tersebut sebagai benteng pertahanan dan kediaman perwira pemerintah kolonial Belanda.

Menurut catatan sejarah, pada tahun 1927, pemerintah kolonial Belanda di Sulawesi, Gubernur Caron membangun pesanggrahan di Malino sebagai tempat peristirahatan bagi para petingginya. Pada tahun 1946, di tempat yang sama juga diselenggarakan konferensi Negara Indonesia Timur yang menggagas kehendak untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia.

Dia memperkirakan upaya penanaman pinus tersebut dilakukan karena sifat pohin tersebut yang bisa tumbuh hingga menjulang tinggi, sangat cocok dengan struktur geografi yang ada di daerah tersebut.

Pinus itu kan tanaman yang dibawa dari Eropa. Mungkin mereka melihat di negara mereka pohon pinus biasa ditanam di daerah-daerah pegunungan, sehingga mereka kemudian berpikir melakukan hal yang sama di Malino,” katanya.

Fenomena penanaman pinus di daerah ketinggian sebenarnya tidak hanya di Malino. Ada banyak daerah di Sulsel, dan bahkan di Indonesia yang juga banyak ditanami pinus oleh pemerintahan kolonial Belanda di masa lalu.

“Jadi kami ini hanya menjaga apa yang sudah ada, khususunya setelah ditetapkan sebagai kawasan konservasi,” katanya.

Kawasan seluas 3.500 ha ini memang ditetapkan sebagai kawasan lonsersi sejak 1991 silam dengan status penunjukkan berdasarkan SK. Menhut No. 420/Kpts-II/1991 tanggal 9/14/19 Juli 1991.

Suminarto, sebagaimana tudingan warga, menyadari bahwa pinus memang bersifat rakus dalam hal penggunaan air. Ini karena daun pinus yang lebar dan banyak sehingga proses penguapan pun tinggi. Hanya saja keberadaan tetap dianggap penting karena berfungsi sebagai daerah tangkapan air untuk Sungai Jeneberang. Apalagi terdapat sejumlah sungai di sekitar kawasan ini, seperti Sungai Bulang, Panbolo, Balina, anak sungai Tanggar dan anak sungai Takapala, yang seluruhnya mengalir ke muara sungai Jeneberang.

“Pinus inilah yang justru menjaga adanya ketersedian air untuk sungai-sungai tersebut. Jauh lebih baik kawasan itu terdapat pinus dibanding dibiarkan terbuka sama sekali,” ungkap Suminarto.

Suminarto justru berkilah bahwa keberadaan kawasan pinus itu banyak memberi manfaat kepada warga sekitar. Selain sebagai daerah tangkapan air, juga berfunsgi sebagai kawasan wisata alam yang ramai dikunjungi setiap hari libur. Warga sekitar juga bisa menyadap getah dari pinus tersebut.

“Ada manfaat ekologis dan ekonomi yang dirasakan warga. Dengan adanya kawasan wisata ini maka bisa mendorong usaha kreatif warga, membangun vila untuk disewakan dan usaha-usaha warung lainnya,” katanya.

Suminarto juga sangsi keberadaan pinus berdampak besar bagi suplai air warga untuk pertanian. Dia memperkirakan daerah yang kurang suplai airnya adalah daerah yang terbuka, dimana pinus telah banyak ditebang.

“Harus dilihat dulu daerah mana yang dianggap airnya mulai berkurang. Jangan-jangan yang dimaksud adalah kawasan yang memang sudah terbuka dan tak ada lagi tanaman pinus di dalamnya,” katanya.

Suminarto juga tak memungkiri banyaknya kasus konflik yang terjadi antara warga dengan kehutanan. Sudah banyak kasus dimana warga harus berurusan dengan kepolisian karena tuduhan melakukan penebangan kayu di kawasan konservasi. Ini dinilainya sebagai hal yang tak terhindarkan dan akan terus terjadi selama warga masih bersikukuh mengklaim kepemilikan kawasan konservasi sebagai miliki mereka.

“Ini hal yang dilematis, karena bagaimana pun ini menyangkut sumber penghidupan warga. Namun kami ini juga kan harus menegakkan aturan yang ada,” katanya.

Terkait adanya tudingan warga dimana kehutanan kerap menangkapi mereka karena menebang pinus di kebun sendiri, Suminarto meminta informasi itu dicek kembali.

“Harus dipastikan dulu apalah yang mereka anggap sebagai kebun itu tidak berada di daerah kawasan. Kalau memang di kawasan maka memang ada penegakan hukum untuk itu,” katanya.

Menurutnya, memang terdapat aturan dalam penebangan pohon, meski itu berada di area kepemilikan warga. Salah satunya adalah warga harus melaporkan hal tersebut ke pemerintah desa setempat. Itupun jelas peruntukannya.

Menurut Suminarto, keberadaan Malino sebagai kawasan konservasi mengalami degradasi yang cukup parah tiap tahunnya. Ia bahkan memperkirakan jumlah kawasan yang masih utuh hanya sekitar 60-70 persen dari 3.500 ha yang ada. Selain adanya penebangan liar oleh warga, juga diperparah dengan semakin tingginya aktivitas pembukaan lahan untuk pertanaman hortikultura di Bulubalea dan sekitarnya.

“Bulubalea memang yang paling parah karena berada di kawasan yang lebih tinggi dimana sangat cocok untuk tanaman sayuran. Peladangan berpindah tak terelakkan karena didukung oleh para punggawa pemilik modal yang ada di sana,” katanya.

pemetaan partisipatif

Atas dukungan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel, warga Bulutana kini berupaya memetakan kawasan adat mereka melalui pemetaan partisipatif (Foto: Wahyu Chandra).

Upaya-upaya pendekatan kepada warga diakui Suminarto sudah sering dilakukan. BKSDA bahkan juga telah membangun dam-dam kecil sebagai aluran air untuk peruntukan lahan pertanian, meski itu diakuinya belum maksimal. BKSDA juga bahkan telah melakukan upaya penanaman pohon-pohon lain, selain pinus, yang melibatkan pemerintah dan KODIM setempat.

Terkait penanaman pohon selain pinus ini, Arief mengakui memang telah dilakukan, namun warga menolak untuk terlibat karena trauma dengan masa lalu.

“Warga tak mau terlibat, karena takutnya seperti dulu, diminta menanam dan dijanjikan hasilnya, namun ternyata kemudian hari toh tidak bisa dimanfaatkan dan malah ditangkapi,” ujarnya.

Upaya penertiban kawasan ini, menurut Suminarto, menjadi semakin rumit karena konflik-konflik yang terjadi semakin kompleks. Tidak hanya warga biasa, saling klaim pemilikan lahan di kawasan konservasi tersebut juga sudah banyak dilakukan oleh elit-elit dan melibatkan aparat pemerintah, termasuk Badan Pertahanan Nasional (BPN) sendiri.

“Masuk akal nda tiba-tiba BPN menerbitkan sertifikat tanah di daerah kawasan,” katanya.

Kondisi ini menurutnya membuat upaya pengelolaan Malino secara maksimal sulit dilakukan. “Selama konflik-konflik ini masih terus terjadi maka Malino sulit untuk dikelola dengan baik,” katanya.

Terkait adanya kearifan lokal di Bulutana dalam menjaga hutan, Suminarto mengaku tidak mengetahui secara pasti. “Kalau memang ada seperti itu, maka itu positif dan perlu didukung,” tambahnya.

Ancaman lain terkait ketersedian air di Bulutana adalah pada tahun 2011 lalu, ketika PDAM Kabupaten Gowa berencana membangun lokasi instalasi air dengan cara membendung sungai Takappala, sungai utama di kawasan tersebut.

Pembangunan instalasi air ini sebenarnya sudah dalam tahap pengerjaan pipanisasi. Puluhan pekerja sudah beraktvitas di lokasi. Namun kemudian terhenti arena adanya protes dari warga.

Arief bercerita bagaimana dirinya dan 30-an warga sekitar mendatangi lokasi untuk menghalagi-halangi pembangunan instalasi yang sedang berlangsung. Warga semakin percaya diri karena mendapat dukungan dari pemerintah kelurahan setempat.

Menurut Arief, proses pembangunan isntalasi air ini terkesan dipaksakan dan tanpa berkonsultasi baik dengan pemerintah dan warga setempat. Ada banyak aturan yang dilanggar. Setelah aksi tersebut ia mengaku mendapat telepon dari pejabat PDAM yang menyesalkan aksi pengusiran tersebut.

“Saya ditelpon oleh Kepala PDAM yang menyayangkan terhambatnya pembangunan instalasi air mereka. Padahal katanya sekitar 3 miliar sudah turun dari pusat. Tapi saya tidak perduli karena ada kepentingan yang lebih besar di sini,” katanya.

Rencana PDAM membangun lokasi instalasi air ini sebenarnya dilakukan demi memenuhi tuntutan pemenuhan air bersih di daerah tersebut, khususnya di Malino, yang semakin meningkat. Sebagai kawasan wisata, kebutuhan akan air bersih semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya kunjungan wisata. Rumah-rumah peristirahatan pun bertumbuh subur dalam beberapa tahun terakhir.

Hanya saja, menurut Arief, pembangunan instalasi PDAM dengan cara membendung sungai otomatis akan mengurangi debit ait yang akan sampai di petani. Sementara sumber utama air petani sebagian besar dari aliran sungai tersebut. Inilah yang kemudian menyulut amarah warga setempat.

Tidak hanya ancaman terhadap hutan dan air, ancaman nyata yang kini dihadapi masyarakat adat Bulutana adalah semakin banyaknya pendatang yang masuk dan membangun guess house di daerah tersebut.

“Sangat besar godaannya ketika pendatang masuk, apalagi investor-investor asing, yang menawarkan harga pembeian tanah yang jauh melebihi harga normal. Sangat sulit untuk meminta warga untuk tetap mempertahankan kepemilikan tanah mereka,” ungkap Arief.

Untuk menjaga keberlangsungan eksistensi Bulutana, Arief kini sedang memperjuangan adanya aturan di tingkat daerah berupa Peraturan Daerah Perlindungan Masyarakat Adat, sebagaimana yang kini sedang diusahakan di Kabupaten Bulukumba terhadap komunitas ada Kajang di sana.

“Kami baru memikirkan hal tersebut belakangan ini. Masyaraat adat yang rentan terhadap akses negatif arus modernisasi perlu mendapatkan perlindungan. Kita juga berharap para pemangku adat seperti pinati akan mendapat gaji dari pemerintah, karena tugas mereka selama ini banyak membantu pemerintah,” jelas Arief.

Harapan Arief sebenarnya bukanlah hal yang mustahil. Apalagi dengan adanya upaya penguatan masyarakat adat yang kini sedang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel.

Seiring dengan terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 35/2012 yang menyatakan bahwa tanah adat bukanlah tanah negara, upaya penguatan dan revitalisasi masyarakat adat semakin intens dilakukan. Di Sulsel sendiri, terdapat sekitar 200 komunitas adat yang telah terdaftar di AMAN Sulsel.

Menurut Ketua PB AMAN Sulsel, Sardi Razak, salah satu upaya awal yang dilakukan adalah melalui pemetaan partisipatif kawasan adat, berupa masyaraat adat melakukan pemetaan sendiri terhadap kawasan yang mereka nilai sebagai kawasan adat mereka.

“Sejumlah kawasan adat telah kami bantu dalam pemetaannya. Belum semuanya bisa kami lakukan secara serentak karen keterbatasan anggaran dan peralatan. Namun sejumlah komunitas sudah melakukannya dengan cukup baik dan hampir rampung,” ungkap Sardi.

Untuk Bulutana sendiri, pemetaan partisipatif ini masih dalam tahap sosialisasi dan pelatihan awal, yang dilaksanakan 13-14 Februari 2014 lalu. Pada pelatihan ini warga dilatih dalam menggunakan peralatan GIS dan peta manual, serta simulasi pemetaan dengan cara mengelilingi desa. Sekitar 20 warga dari tiga desa/kelurahan yang termasuk dalam kawasan adat Bulutana, terlibat dalam pelatihan ini.

“Setelah pelatihan ini, beberapa bulan mendatang baru akan dilakukan pemetaan. Ada sejumlah proses yang harus dilalui sebelum akhirnya peta ini bisa digunakan,” kata Sardi.

Pengalaman pemetaan di daerah lain, biasanya membutuhkan waktu sampai setahun. Sejumlah tahapan yang harus dilalui antara lain pelatihan, pemetaan, klarifikasi data baik oleh tim maupun dengan komunitas.

“Harus dipastikan peta itu sudah benar adanya dengan cara dirembukkan dengan semua lapisan komunitas, sebelum akhirnya disahkan,” jelas Sardi.

Tidak hanya pemetaan, proses lain yang akan dilakukan pembuatan dokumen tata ruang kawasan adat, yang di dalamnya mencakup sejarah, kondisi geografis dan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh komunitas tersebut.

“Ini semacam tata ruang adat, yang akan sangat penting nantinya dalam menentukan sektor prioritas pembangunan kawasan,” tambah Sardi.

Aturan lain yang akan termaktub dalam dokumen ini adalah aturan-aturan terkait pemanfaatan sumber dalam alam, wilayah hutan lindung, produksi dan lahan peruntun lainnya. Termasuk sanksi-sanksi yang akn dikenakan bagi warga yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Meskipun upaya pemetaan ini diinisiasi oleh AMAN, namun hanya bisa dilakukan setelah adanya pengusulan dari komunitas adat setempat.

AMAN sendiri, menurut Sardi, berhati-hati dalam proses pendampingan ini, mencegah adanya ekspetktasi berlebihan dari warga terhadap adanya Keputusan MK tersebut. Tidak malah menjadi boomerang, dijadikan pembenaran warha untuk menebang pohon seenaknya. Selain melakukan pemetaan wilayah adat dan tata ruang, aturan-aturan adat pun semakin diperkuat.

Sardi mencontohkan yang sudah dilakukan di Patalassang, Kecamatan Tombolo, yang berlokasi sekitar 15 km dari Bulutana.

Di Patalasssang ini, beberapa ketentuan pengelolaan dan perlindungan hutan diberlakukan. Misalnya untuk wilayah perlindungan atau romang ri jagai disepakati antara lain bahwa hutan pohon di bantaran sungai tidak boleh di tebang.

Selain itu, pohon yang siap diproduksi harus berdiameter 100 cm ke atas, hutan yang dianggap lindung tidak boleh dikelola menjadi kebun. Aturan lain bahwa jika ada penebangan pohon maka seharusnya diadakan reboisasi di sekitar wilayah penebangan dengan menanam 10 pohon sebagai pengganti dan tidak dijadikan untuk milik pribadi.

“Diatur pula bahwapengambilan hasil produksi berupa kayu di wilayah hutan adat harus seizin pemerintah setempat dan lembaga adat dan terakhir bahwa pohon yang siap produksi tidak untuk diperjualbelikan,” tambah Sardi.

Untuk wilayah produksi kayu terbatas atau ompo disepakati bersama bahwa pohon yang berada di bantaran sungai tidak diperbolehkan untuk ditebang, pohon yang siap produksi harus berdiameter minimal 50 cm, dan penebangan satu pohon siap produksi harus disertai dengan mengadakan reboisasi di sekitar wilayah penebangan dengan menanam 10 pohon sebagai pengganti dan tidak dijadikan untuk milik pribadi.

“Ada juga pengaturan pengambilan hasil produksi di dalam wilayah produksi kayu terbatas yang harus seizin pemerintah setempat dan lembaga adat,” jelasnya.

Penulis: Wahyu Chandra

Catatan: Sebagian besar dari tulisan ini telah dimuat di  TEMPO Magazine, pada rubrik Outreach.

,

Komentar

  1. semoga mendapat perhatian pemerintah setempat agar dapat di lestarikaan untuk generasi selanjutnya..

  2. Profile photo of Wahyu Chandra Wahyu Chandra mengatakan:

    semoga saja. kami akan berupaya untuk mendorong pemerintah untuk itu. Terima kasih atas komentarnya